GUGATAN SEDERHANA

Penyelesaian suatu sengketa perdata di Pengadilan seringkali memakan waktu yang tidak sebentar, bahkan jika dibandingkan antara waktu dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan besar kerugian materiil yang dituntut tidaklah sebanding. Argumentasi tersebut tidaklah benar sepenuhnya, saat ini sejak dikeluarkannya Perma Nomor 2 tahun 2015 menjadi terobosan yang luar biasa dalam Pengadilan Negeri sebagai lembaga yudikatif untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata dengan waktu yang relatif lebih singkat dengan cara yang lebih efisien, terkhusus dalam sengketa wanprestasi dan/ atau perbuatan melawan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan istilah Gugatan Sederhana/ Small Claim Court.

Perma Nomor 2 tahun 2015 itu sendiri telah dilakukan perubahan yang cukup signifikan dengan dikeluarkannya Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perubahan yang paling signifikan ditemui dengan dikeluarkannya Perma Nomor 4 tahun 2019 ialah nilai gugatan materiil yang dahulunya ditetapkan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, perubahan yang terjadi dengan adanya Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut telah memungkinkan Penggugat yang berdomisili/ beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan domisili Tergugat tetap dapat mengajukan gugatan sederhana dengan menujuk kuasa/ kuasa insidentil/ wakil yang beralamat/ berdomisili sama dengan Tergugat. Melalui Perma Nomor 4 tahun 2019 ini telah memungkinkan untuk Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut untuk meletakan sita jaminan atas benda milik Tergugat atau benda milik Penggugat yang berada di Tergugat.

Apakah tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini dapat diterapkan dalam setiap sengketa perdata? Jawabannya tidak, karena jenis sengketa perdata yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana ialah perkara wanprestasi dan/ atau perbuatan melawan hukum kecuali sengketa atas tanah dan sengketa perdata dengan pengadilan khusus yang telah ditentukan dalam perundang-undangan tersendiri, artinya perkara seperti kepailitan yang telah diatur penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga tidak dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana termasuk pula sengketa atas sebuah objek tanah tidak pula dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana.

Tata cara penyelesaian gugatan sederhana menjadi salah satu langkah yang paling efektif dalam menyelesaian sengketa perdata dengan pembuktian yang sederhana karen bukan saja hukum acaranya yang lebih sederhana, tetapi adanya batas waktu 25 (dua) puluh lima hari dalam menyelesaikan suatu perkara memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa terkait dengan lamanya waktu yang harus ditempuh. Selain itu, Tata cara penyelesaian gugatan sederhana baik tingkat pertama maupun upaya hukumnya diselesaikan di Pengadilan Negeri, hal tersebut juga menunjukan efektifitas dari gugatan sederhana ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *